JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menjawab berbagai tantangan nasional maupun global. Melalui Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), PKS mengusulkan delapan agenda strategis sebagai arah perjuangan bersama demi mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan sejahtera.
Gagasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia VIII di Jakarta, Ahad (26/7). Menurutnya, tantangan yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah, ulama, partai politik, dan seluruh komponen masyarakat.
“Ada delapan agenda strategis yang harus kita perjuangkan bersama-sama,” ujar Kholid.
Delapan agenda yang disampaikan PKS meliputi penguatan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, peningkatan peran diplomasi Indonesia di dunia Islam melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), penguatan ekonomi konstitusi sesuai Pasal 33 UUD 1945, penolakan terhadap propaganda Islamofobia, penguatan ketahanan keluarga melalui pencegahan penyebaran LGBTQ, pengembangan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dan industri halal dunia, pembangunan kedaulatan ekonomi, pangan, dan energi, serta reformasi pembiayaan partai politik yang lebih mandiri, transparan, dan berkeadilan.
Menurut Kholid, dukungan terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi sekaligus wujud komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan internasional.
“Dukungan terhadap Palestina bukan semata-mata persoalan agama. Ini adalah perjuangan melawan penjajahan dan pembelaan terhadap kemanusiaan serta keadilan dunia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945,” tegasnya.
Di bidang ekonomi, PKS menilai Indonesia perlu memperkuat penerapan ekonomi konstitusi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat serta mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Dengan potensi penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dan industri halal global, bukan sekadar menjadi pasar bagi produk negara lain.
“Indonesia jangan hanya menjadi pasar produk halal dunia. Kita harus menjadi produsen utama, pusat inovasi, pusat investasi, dan pusat keuangan syariah global,” kata Kholid.
Selain itu, PKS juga menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan ekonomi, pangan, dan energi sebagai fondasi ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Pada saat yang sama, reformasi pembiayaan partai politik dinilai perlu dilakukan untuk memperkuat kualitas demokrasi, menekan biaya politik, serta mencegah praktik korupsi dan konflik kepentingan.
Kholid menegaskan bahwa MUI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus pelayan umat dalam menjaga arah pembangunan bangsa agar tetap berpijak pada nilai agama, konstitusi, dan keadilan sosial. Karena itu, kolaborasi antara ulama, pemerintah, partai politik, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengawal berbagai agenda strategis tersebut.
“Indonesia membutuhkan kolaborasi yang kokoh antara ulama, pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Kita harus membangun agenda bersama yang bukan hanya menjawab kepentingan umat Islam, tetapi juga memperkuat persatuan, kedaulatan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Melalui Kongres Umat Islam Indonesia VIII, PKS berharap lahir rekomendasi strategis yang mampu menjadi pedoman bagi pembangunan nasional sekaligus memperkuat kontribusi umat Islam dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. PKS juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan MUI, pemerintah, serta seluruh elemen bangsa dalam mengawal delapan agenda strategis tersebut demi kepentingan masyarakat dan masa depan Indonesia.
Sumber: Website DPP PKS, Juli 2026
Leave a Reply